Balawista Mogok Jika Kesejahteraan Diabaikan Pemkab Pangandaran

ANGGOTA Badan Penyelamat wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Pangandaran melakukan simulasi penyelamatan korban tenggelam di Pantai Barat Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, beberapa waktu lalu. Balawista mengancam mogok kerja pada libur natal dan tahun baru, jika tuntutan serta kesejahteraan mereka tidak diperhatikan serta dikabulkan Pemkab Pangandaran.

Badan Penyelamat wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Pangandaran mengancam akan melakukan mogok kerja pada libur natal dan tahun baru mendatang. Hal itu dilakukan jika pemerintah kabupaten (Pemkab) Panganda tidak dapat mengabulkan permohonan merekla.

Ketua Balawista Kabupaten Pangandaran Dodo Taryana mengatakan, tuntutan yang diajukan pihaknya terhadap pemerintah yakni terkait kesejahteraan, dan kejelasan status mereka. Sebab hingga kini setelah melakukan pemekaran daerah dari Kabupaten Ciamis, belum ada kejelasan.

"Kita tetap menuntut dan mengancam mogok pada liburan natal serta tahun baru. Jika pemerintah tidak memenuhi upah tambahan di hari libur itu sebesar Rp 300 ribu per harinya," jelasnya, Selasa (16/12/2014).

Dodo menjelaskan, rencana mogok kerja itu akan dilakukan mulai pada libur natal dan tahun baru. Sedangkan saat ini, mereka masih bertugas seperti biasa.

“Natal dan tahun baru itu kondisinya insidentil. Akan banyak wisatawan yang datang, dan kami harus bekerja ekstra. Dengan anggota hanya 30 orang, jelas itu akan berat bagi kami,” ujarnya.

Dodo pun mengatakan bahwa saat ini masih ada petugas yang hanya mendapatkan gaji per bulannya Rp 700 ribu. Angka tersebut jelas jauh di bawah UMR yang ada.

“Hingga hari ini belum ada kabar dari pemerintah daerah. Kita sudah komitmen, jika tidak dikabulkan permintaan kami, maka akan mogok kerja,” jelasnya.

Dodo pun mempertanyakan kejelasan status Balawista kepada Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran. Sebab, dinas tersebut yang membawahi Balawista.

Menurut dia, ada tiga tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah. Salah satunya kejelasan status.

“Dua tuntutan lainnya adalah terkait kinerja, dan asuransi. Serta tuntutan yang terakhir adalah ini menjelang liburan natal dan tahun baru. Sejak dahulu kami terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan kami. Namun, hasilnya sangat minim. Jika dibandingkan dengan beban kerja kami, itu tidak seimbang,” ucapnya.

Dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan dengan pemerintah, Dodo kurang puas. Sebab, jawabannya hanya seputar tidak ada anggaran.

“Jawabannya tidak ada anggaran. Kalaupun ada, itu belum 100 persen harapan yang diinginkan kami tercapai,” ucapnya.

Selain beban kerja berat, serta tanggung jawab besar untuk menjaga pantai dan keselamatan wisatawan, sarana prasarana lainnya pun belum lengkap. Serta masih kurang.