Anggaran Pangandaran Masih Dapatkan Bantuan Hibah

PANGANDARAN, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan menerapkan sistem skala prioritas pada pembangunan dan pembenahan daerah. Hal itu dilakukan jika anggaran masih kecil.

Menurut Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran, Endjang Naffandy, untuk dua tahun mendatang Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut masih mendapatkan dana bantuan hibah dari Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk. Dengan besar anggaran Rp 7,5 miliar setiap tahunnya. Perinciannya, Rp 2,5 miliar dari Provinsi Jawa Barat, dan Rp 5 miliar dari Kabupaten Ciamis.

“Kita baru berencana membuat anggaran pada tahun 2014. Karena saat ini kita masih ada kegiatan yang menggunakan anggaran Kabupaten Ciamis,” ucapnya, Minggu (1/9/2013).

Diakui Endjang, dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, itu memiliki karakteristik, dan juga permasalahan serta apa saja yang harus dibenahi juga dikembangkan. Salah satunya infrastruktur jalan. Tidak hanya jalan utama atau protokol. Tetapi banyak jalan desa yang saat ini kondisinya jelek. “Seperti halnya jalan di Kecamatan Langkap Lancar. Saat ini kondisinya itu memang masih jelek. Jelas itu akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dan transportasi di sana,” ungkapnya.

Untuk upaya percepatan daerah yang memang berjarak jauh serta masih jelek infrastrukturnya, Endjang akan mengajukan jalan desa di sana menjadi jalan provinsi statusnya. “Dengan keterbatasan anggaran, kita akan lakukan secara bertahap atau belum seluruhnya,” ujarnya.

Dikatakan Endjang, jika anggaran belum memadai dilakukannya perbaikan secara menyeluruh, maka dia akan melakukan secara skala prioritas. “Namun demikian, untuk daerah yang lainnya pun akan diperbaiki. Selain ada juga yang kita ajukan menjadi jalan provinsi. Atau dengan kata lain peningkatan status jalan,” ucapnya.

Untuk pecepatan pembangunan Kabupaten Pangandaran, sejumlah upaya dan program terus dilakukan. Bahkan, mendatangi pemerintahan pusat secara langsung. “Saya langsung berkoordinasi dengan pemerintahan pusat. Sistem totog yang saya lakukan ini dengan harapan agar ada langsung respon setelah saya bertemu ke sana,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu Endjang mendatangi langsung tiga kementrian di Jakarta. Yakni Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam waktu dekat ini, dia akan berkoordinasi kembali dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan, Kementrian Komunikasi dan Informatika.