Menanti Bupati Pertama Kabupaten Pangandaran

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2015 telah usai, tahapan demi tahapan telah di lalui dari mulai sosialisasi, kampanye, serta pemilihan langsung. Setelah melewati tahapan terakhir dan telah terpilih dengan suara terbanyak salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran untuk 5 tahun ke depan, kini tinggal menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tetap pertama Kabupaten Pangandaran, setelah 3 sebelumnya dipimpin oleh Penjabat Bupati Sementara.

Prosentasi hasil penghitungan cepat atau quick count versi beberapa sumber mendudukan pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Dadang Hadari di posisi teratas dengan prosentase kurang lebih 59,25%, disusul perolehan surat suara kedua terbanyak pasangan H. Ino Darsono dan Dr. Erwin Thamrin dengan prosentase sekitar 30,73% dan pasangan Azizah Thalita Dewi dan Sulaksana di posisi terakhir dengan prosentase sekitar 10,02%. Dengan demikian pasangan H. Jeje Wiradinata dan H. Dadang Hadari mutlak akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran kedepan.

Warga Pangandaran patut bersyukur dengan pemilihan kepala daerah serentak telah terlaksana dengan lancar dan tidak ada gangguan yang berarti, dengan kerjasama semua pihak baik dari aparat keamanan dan warga yang dengan suka cita menyambut pemilihan kepala daerah tersebut. Harapanya sebagi pemimpin terpilih dapat membawa Kabupaten Pangandaran lebih maju dan membuat warganya sejahtera, serta menjalankan amanat warga Pangandaran sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan sewaktu sosialisasi dan kampanye sebelumnya. 

HASI PILKADA KABUPATEN PANGANDARAN, ==> JEJE - ADANG UMUMKAN KEMENANGAN

(Pilkada Pangandaran) Real Count Panwaslu Jihad Menang 58,59%

Calon Bupati-Wakil Bupat Pangandaran, H. Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari (Jihad)

Panwaslu Kabupaten Pangandaran tadi malam sudah menerima laporan perhitungan suara Pilkada Pangandaran dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari suara masuk 100 persen, diketahui pasangan Calon Bupati-Wakil Bupat Pangandaran, H. Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari (Jihad), keluar sebagai pemenang Pilkada Pangandaran dengan memperoleh 140.539 suara atau 58,59 persen.

Sementara di urutan kedua di susul pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Ino Darsono- dr. Erwin M. Thamrin (Hidmat) dengan memperoleh 75.878 suara atau 31,63 persen. Urutan terakhir ditempati pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Azizah Talita Dewi-Sulaksana (Ahlak) dengan memperoleh 23.742 suara atau 9,77 persen.

Sementara itu, berdasarkan data real count perolehan suara Pilkada Pangandaran versi DPC PDIP Pangandaran, dengan suara masuk 100 persen, tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan suara Panwaslu. Versi PDIP, pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari (Jihad) unggul dengan memperoleh 140.688 suara atau 58,76 persen.

Sementara di urutan kedua disusul pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Ino Darsono- dr. Erwin M. Thamrin (Hidmat) dengan memperoleh 75.104 suara atau 31,37 persen. Urutan terakhir ditempati pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Azizah Talita Dewi-Sulaksana (Ahlak) dengan memperoleh 23.633 suara atau 9,87 persen.  

(/Sumber : HR-Online).

SIDANG PELANGGARAN PILKADA DI KABUPATEN PANGANDARAN

Jeje Maafkan Ino, Tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Calon Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, saat memberikan kesaksian pada persidangan kasus pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan Calon Bupati Pangandaran, H. Ino Darsono, Rabu (02/12/2015). 

Calon Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, menandaskan, kegiatan bazar murah yang diselenggarakan di Desa Jayasari, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, merupakan inisiatif dari relawan.

Hal itu disampaikan Jeje Wiradinata, saat menyampaikan kesaksian pada persidangan kasus pelanggaran kampanye yang diduga dilakukan Calon Bupati Pangandaran, H. Ino Darsono, Rabu (02/12/2015).

“Bazar murah ini dilaksanakan pada jadwal kampanye. Ini merupakan inisiatif relawan. Beberapa hari sebelumnya, mereka (relawan) menjalin komunikasi dan kordinasi terkait acara tersebut,” katanya.

Jeje menegaskan, dalam sampel beras dan mie instan yang diberikan relawan tidak mencantumkan gambar atau poto dirinya. Pada kesempatan itu, Jeje juga mengaku kesal dengan materi orasi yang disampaikan lawannya.

“Saya tidak enak disebut tidak berbuat apa-apa untuk Pangandaran. Padahal seluruh anggaran untuk pembangunan Pangandaran saat itu ada keterlibatan saya di dalamnya, apalagi saya kala itu sedang menjabat Ketua DPRD,” katanya.

Diakui Jeje, setelah kejadian di Jayasari naik ke permukaan, masyarakat Pangandaran yang lainnya jadi menganggap bahwa beras yang dibagikan pihaknya itu dari pemerintah. soalnya, hanya relawan JIHAD yang punya konsep bazar beras murah.

“Saya juga mendapat banyak laporan mengenai kampanye yang menjelek-jelekan saya. Hanya saja, kejadian di Desa Jayasari ini sebagai klimaksnya. Secara pribadi, saya memaafkan H. Ino. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Dalam dinamika Pilkada hal seperti ini wajar. Tetapi setelah selesai Pilkada, saya anggap tidak ada apa-apa lagi. Dan akan menerima siapa yang menang dan kalah,” pungkasnya.
 (Sumber dari HR-Online)

Mantan Ketua Presidium Pangandaran Akhirnya Terima Vonis, Terbukti Hina Jeje

Setelah menjalani masa persidangan selama satu minggu, H. Supratman, akhirnya divonis majelis hakim tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp 3 juta dengan subsider satu bulan kurungan.

H. Supratman, Mantan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran Usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Ciamis, Selasa (01/02). (foto: rizal/wp)

Majelis hakim menilai, mantan pimpinan presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran tersebut bersalah. Kalimat orasi kampanye dia mengandung unsur penghinaan. Sehingga melanggar Pasal 69 hurup c  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota.

“Terdakwa dikenai hukuman tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp 3 juta subsider satu bulan kurungan,” kata Majelis Hakim Judijanti Hadi Laksana pada saat membacakan putusannya, Selasa (01/11), sekitar pukul 15.00 WIB.

Ia menjelaskan, hukuman tersebut berarti, bila dalam masa percobaan terdakwa mengulangi perbuatannya, Supratman akan menjalani hukuman penjara tiga bulan. Dan apabila tidak membayar denda Rp 3 juta ia akan menjalani kurungan selama satu bulan.

Supratman mengungkapkan, menerima keputusan tersebut. “Bentuk resiko perjuangan. Harus dihadapi. Bagian dari perjuangan menata Pangandaran, tegasnya. 

sumber WP

Ketua Presidium Pangandaran Terdakwa

CIAMIS – Pasca sidang putusan vonis dua bulan bui bagi Kepala Desa Cibenda, Pengadilan Negeri (PN) Ciamis kembali menggelar sidang kasus pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangandaran.

Diduga telah melakukan penghinaan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Pangandaran lewat kalimat rongsokan Ciamis, Ketua Presidium Kabu paten Pangandaran Supratman kini jadi terdakwa. Supratman didakwa melanggar Pasal 69 Ayat b atau c Jo Pasal 187 Ayat 2 hurup b Undang- Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Supratman terancam hukuman minimal 3 bulan penjara atau paling lama 8 bulan dan denda Rp600.000 sampai Rp 6 juta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlina menjelaskan, penghinaan terjadi Rabu (4/11) lalu di rumah H Iir di Dusun Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, saat berlangsungnya kampanye pasangan calon Ino Darsono dan Erwin.

Saat itu, da lam orasinya, terdakwa menyampaikan kata-kata yang diduga menghina salah satu paslon. Bunyi orasinya dalam bahasa Sunda “meureun kieu lamun ayena Pangandaran geus misah, kabupaten anyar, dengan konsep nu anyar, pola-pola nu anyar, paradigma anyar, anu mingpinna ge kudu nu anyar. Lamun pola na pola nu anyar, dipingpin ku rongsokan Ciamis, nya lain maju. Kalah ka amburadul Pangandaran”.

Kalimat tersebut menurut JPU jelas ditujukan kepada salah satu paslon dimana Jeje Wiradinata merupakan mantan Wakil Bupati Ciamis yang mundur beberapa waktu lalu untuk mengikuti Pilkada Pangan daran. Dalam sidang yang dilaksanakan kemarin, sebanyak sembilan saksi dihadirkan, di antaranya calon Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata,

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pangandaran Urie Juwaeni, serta saksi ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia Prof DR Aminudin Azis. Dalam kesaksiannya, saksi ahli Prof DR Aminudin Azis menyatakan kata rongsokan yang dikaitkan dengan ungkapan sebelumnya, masuk unsur penghinaan ketimbang bahasa amburadul.

Kata rongsokan Ciamis masuk dalam kategori pencemaran nama baik kepada orang yang dituju. Supratman mengakui, apa yang diucapkan dalam kampanye yang dinilai pencemaran nama baik itu bukan disengaja. Saat itu, kata Supratman, dirinya dalam kondisi fisik yang lelah saat berpidato karena baru tiba dari Bandung.

Supratman juga mengaku menyesali ucapan tersebut. “Sebenarnya tidak ada maksud menghina. Saya mengucapkan itu spontan, keceplosan,” ucapnya. Sementara itu, Jeje Wiradinata mengatakan, secara pribadi sudah tidak ada masalah, namun ada pihak lain yang juga dirugikan. Perkataan terdakwa tersebut telah melukai perasaan keluarga, pendukung, dan partai pendukungnya.

PILKADA PANGANDARAN - CALON BUPATI PANGANDARAN KETIGA

Supratman Berikan Dukungan ke AHLAK?

Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Azizah Talita Dewi- Sulaksana (Ahlak), didampingi sejumlah tim suksesnya, melakukan silaturahmi ke rumah Supratman, di Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.

Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Azizah Talita Dewi- Sulaksana (Ahlak), tampaknya tengah mendekati Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, untuk diminta dukungannya. Karena meski gagal ikut berlaga di Pilkada, namun setidaknya pria yang akrab disapa Mas Pratman ini memiliki pendukung setia dan suaranya bisa dialihkan ke pasangan calon yang nantinya ikut berlaga di Pilkada Pangandaran.

Azizah bersama wakilnya, Sulaksana, dan didampingi sejumlah tim suksesnya, melakukan silaturahmi ke rumah Supratman, di Desa Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Minggu (09/08/2015) sore. Meski pertemuan itu tidak berlangsung lama, namun menurut salah saorang tim pemenangan pasangan Ahlak, menghasilkan kesepakatan yang tentunya menguntungkan pasangan Azizah- Sulaksana.

Menurut sumber HR di lingkaran tim sukses Ahlak, Azizah menemui Supratman bukan kali ini saja. Tetapi, sebelumnya pun sempat melakukan pertemuan dan membahas kemungkinan Supratman mendukung Azizah di Pilkada Pangandaran.

“Sebelum Bu Azizah daftar ke KPUD, pernah melakukan pertemuan dengan Pak Supratman. Artinya, pertemuan kali ini bukan yang pertama, mungkin bisa jadi pertemuan ini yang ke sekian kali,” kata sumber itu.

Kata sumber HR itu, Supratman tak hanya bersedia memberikan dukungan kepada pasangan Ahlak, tetapi pengusaha daging sapi itu pun sudah menyatakan bersedia menjadi juru kampanye (Jurkam) pasangan Ahlak di masa kampanye Pilkada nanti.

“Pertemuan barusan hanya memantapkan kesepakatan sebelumnya saja. Yang pasti, Pak Supratman sudah bersedia mendukung pasangan Ahlak di Pilkada Pangandaran,” ujarnya.

Hingga berita ini diunggah, HR Online belum berhasil mengkonfirmasi Supratman. Ketika dihubungi via telepon selulernya, tadi malam, Supratman tidak mengangkat teleponnya.

 harapanrakyat.com

Pilkada Pangandaran - CALON BUPATI PANGANDARAN KEDUA

Jihad Bertekad Angkat Derajat Warga Miskin

 

Setelah berhasil membentuk Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Ciamis, saat tengah menjabat Wakil Bupati Ciamis, Calon Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, tampaknya ingin menerapkan hal yang sama di Kabupaten Pangandaran, apabila dirinya terpilih di perhelatan Pilkada Pangandaran yang akan digelar pada bulan Desember mendatang.

Bahkan, konsep penanggulangan kemiskinan yang akan diterapkan Jeje di Pangandaran, tampaknya lebih populis dibanding dengan yang sudah diterapkan di Kabupaten Ciamis.

Betapa tidak, dalam 21 program unggulan pasangan calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari (Jihad), disebutkan akan menggratiskan pembagian beras raskin untuk rakyat miskin, membebaskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SLTA, menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin melalui program BPJS.

Calon Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran bakal lebih mudah jika dibanding dengan di Kabupaten Ciamis. Karena, menurutnya, Pangandaran memiliki kawasan wisata yang tersebar di berbagai daerah yang bisa dijadikan tempat perputaran roda perekonomian masyarakat.

“Bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata, mereka akan terkena imbas perekonomian apabila tempat rekreasi di tempat itu maju dan selalu dipadati wisatawan. Sementara masyarakat yang berada di kawasan pertanian, mereka bisa menyuplai hasil komoditinya untuk dijual di kawasan wisata,” katanya.

Menurut Jeje, apabila dia terpilih menjadi Bupati Pangandaran pertama, salah satu program utama yang akan digulirkan adalah melakukan revitalisasi program keparawisataan. Mimpi besar yang menjadi target sasaran, kata Jeje, mewujudkan wisata Pangandaran mendunia.
“Langkah pertama, tentu harus membuat perencanaan master pland kawasan wisata. Setelah itu, memperbaiki seluruh sarana infrastruktur di kawasan wisata. Kita pun akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang mau berinvestasi di Pangandaran, tapi dengan catatan harus berlandasan kepada aturan hukum yang berlaku,” terangnya.
Selain itu, tambah Jeje, pihaknya pun akan memberikan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata, agar mereka menjadi masyarakat sadar wisata yang memberikan pelayanan serta kenyamanan yang baik kepada wisatawan.
Apabila langkah-langkah tadi berjalan dengan baik, lanjut Jeje, maka dipastikan sejumlah kawasan wisata di Pangandaran akan maju dengan pesat. Dampaknya, kata dia, akan menggeliatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Apabila itu sudah terwujud, maka kita akan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program parawisata. Nah, dalam desain programnya, tentunya perlu peran pemerintah untuk mengatur ‘lalu lintasnya’ agar kemajuan parawisata bisa secara nyata berimbas terhadap perekonomian masyarakat,” katanya.
Jeje menjelaskan, pihaknya akan melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Pangandaran, termasuk salah satunya melibatkan Dinas yang membidangi parawisata, perdagangan, tenaga kerja dan sosial.
“Nanti mereka membuat program bersama untuk mengintegrasikan program kemiskinan dengan program parawisata dan perdagangan. Seperti contoh, dalam program itu nanti akan diatur strategi untuk menyalurkan komoditi sektor pertanian ke kawasan parawisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat di kawasan pertanian bisa merasakan manfaat kemajuan parawisata Pangandaran,” terangnya.
Untuk masyarakat di kawasan wisata, lanjut Jeje, melalui program terpadu ini akan diberi pelatihan dan pembinaan usaha, keterampilan dan pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat yang sukses mengembangkan usahanya. “ Mereka tidak hanya diberi lapangan usaha, tetapi kita bina juga agar kemampuan usaha atau keterampilan bekerjanya meningkat,” ungkapnya.
Menurut Jeje, dalam program penanggulangan kemiskinan, ada dua target sasaran yang harus dikejar. Pertama, meringankan beban hidup masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat miskin. “Nah, melalui program integritas tadi, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat miskin. Jadi, perlu sebuah konsep untuk mencapai misi target sasaran tersebut,” ujarnya.
Untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin, lanjut Jeje, pihaknya menggulirkan program pembagian beras raskin untuk rakyat miskin, membebaskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SLTA, menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin melalui program BPJS.
“Untuk program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, bukan hanya untuk rakyat miskin saja. Tetapi program itu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Melalui program pendidikan gratis, saya ingin mempercepat tercapainya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pangandaran. Sementara digulirkannya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, karena saya tidak mau memungut retribusi dari orang sakit,” katanya.
“Kalau orang lagi sakit, pasti dia tengah susah. Logikanya sederhana saja, masa kita tega memungut uang dari orang yang lagi susah,” ujarnya sembari berseloroh. Lagi pula, lanjut dia, retribusi dari Puskesmas tidak terlalu besar dalam menyumbang PAD. “ Kita cari PAD yang lebih gede saja dari sektor lain,” katanya.
Jeje pun yakin program penanggulangan kemiskinan di Pangandaran akan cepat membuahkan hasil, karena banyak potensi yang mendukung. “Sebelum melakukan aksi penanggulangan kemiskinan, kita akan mendata masyarakat miskin melalui program system by name by address,” katanya.
Langkah itu, lanjut Jeje, untuk mengetahui secara riil berapa jumlah rakyat miskin, mengetahui berapa rata-rata penghasilan perbulan rakyat miskin dan untuk mengetahui kondisi lainnya terkait kehidupan ekonomi rakyat miskin di Kabupaten Pangandaran.
“Apabila data itu sudah kita pegang, tentunya akan mudah untuk membuat langkah dan strategi dalam aksi penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Menurut Jeje, di Kabupaten Pangandaran, pihaknya akan langsung membentuk kantor Unit Percepatan Penaggulangan Kemiskinan. Hal itu agar program kemiskinan lebih terarah dan tepat sasaran. “Kalau di Ciamis bentuknya hanya sebuah lembaga yang dimana gabungan dari berbagai OPD. Tetapi di Pangandaran, saya akan langsung bentuk kantor yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III,”katanya.
Jeje mengatakan, apabila hasil pendataan sudah selesai, tentunya data masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran hanya satu data. “Makanya, kami akan undang semua pihak untuk bersama-sama merumuskan indikator kemiskinan. Setelah itu disepakati, baru kita melakukan survey data masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran,” katanya.
Dari hasil survey itu, terang Jeje, nanti akan menghasilkan data lengkap mulai dari identitas keluarga, alamat, foto rumah dan lainnnya. “ Setelah semuanya terdata, kemudian masuk dalam satu system data warga miskin. Nantinya, data itu harus disepakati bersama mulai dari RT hingga kabupaten,” ujarnya.
Apabila pendataan sudah fix, sambung Jeje, baru Pemkab Pangandaran mengucurkan raskin gratis, termasuk bantuan usaha ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan lainnnya dengan sasaran warga miskin yang sudah terdata.
“Pada program pendidikan gratis, kita pun akan menggulirkan program bea siswa gratis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diperuntukan bagi siswa SMA/SMK yang berprestasi,” katanya.
Jeje menegaskan, dalam teknisnya, masyarakat miskin akan diberi kartu istimewa. Dengan kartu itu, lanjut dia, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, raskin secara gratis, termasuk mendapat bantuan usaha ekonomi dan pelatihan usaha maupun keterampilan.
“Tujuan kami dari program ini, yakni ingin mengangkat derajat hidup masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.

sumber dari : HR Online