Pilkada Pangandaran - CALON BUPATI PANGANDARAN KEDUA

Jihad Bertekad Angkat Derajat Warga Miskin

 

Setelah berhasil membentuk Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Ciamis, saat tengah menjabat Wakil Bupati Ciamis, Calon Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, tampaknya ingin menerapkan hal yang sama di Kabupaten Pangandaran, apabila dirinya terpilih di perhelatan Pilkada Pangandaran yang akan digelar pada bulan Desember mendatang.

Bahkan, konsep penanggulangan kemiskinan yang akan diterapkan Jeje di Pangandaran, tampaknya lebih populis dibanding dengan yang sudah diterapkan di Kabupaten Ciamis.

Betapa tidak, dalam 21 program unggulan pasangan calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata- H. Adang Hadari (Jihad), disebutkan akan menggratiskan pembagian beras raskin untuk rakyat miskin, membebaskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SLTA, menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin melalui program BPJS.

Calon Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan, menekan angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran bakal lebih mudah jika dibanding dengan di Kabupaten Ciamis. Karena, menurutnya, Pangandaran memiliki kawasan wisata yang tersebar di berbagai daerah yang bisa dijadikan tempat perputaran roda perekonomian masyarakat.

“Bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata, mereka akan terkena imbas perekonomian apabila tempat rekreasi di tempat itu maju dan selalu dipadati wisatawan. Sementara masyarakat yang berada di kawasan pertanian, mereka bisa menyuplai hasil komoditinya untuk dijual di kawasan wisata,” katanya.

Menurut Jeje, apabila dia terpilih menjadi Bupati Pangandaran pertama, salah satu program utama yang akan digulirkan adalah melakukan revitalisasi program keparawisataan. Mimpi besar yang menjadi target sasaran, kata Jeje, mewujudkan wisata Pangandaran mendunia.
“Langkah pertama, tentu harus membuat perencanaan master pland kawasan wisata. Setelah itu, memperbaiki seluruh sarana infrastruktur di kawasan wisata. Kita pun akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang mau berinvestasi di Pangandaran, tapi dengan catatan harus berlandasan kepada aturan hukum yang berlaku,” terangnya.
Selain itu, tambah Jeje, pihaknya pun akan memberikan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata, agar mereka menjadi masyarakat sadar wisata yang memberikan pelayanan serta kenyamanan yang baik kepada wisatawan.
Apabila langkah-langkah tadi berjalan dengan baik, lanjut Jeje, maka dipastikan sejumlah kawasan wisata di Pangandaran akan maju dengan pesat. Dampaknya, kata dia, akan menggeliatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Apabila itu sudah terwujud, maka kita akan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dengan program parawisata. Nah, dalam desain programnya, tentunya perlu peran pemerintah untuk mengatur ‘lalu lintasnya’ agar kemajuan parawisata bisa secara nyata berimbas terhadap perekonomian masyarakat,” katanya.
Jeje menjelaskan, pihaknya akan melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkab Pangandaran, termasuk salah satunya melibatkan Dinas yang membidangi parawisata, perdagangan, tenaga kerja dan sosial.
“Nanti mereka membuat program bersama untuk mengintegrasikan program kemiskinan dengan program parawisata dan perdagangan. Seperti contoh, dalam program itu nanti akan diatur strategi untuk menyalurkan komoditi sektor pertanian ke kawasan parawisata. Hal itu dilakukan agar masyarakat di kawasan pertanian bisa merasakan manfaat kemajuan parawisata Pangandaran,” terangnya.
Untuk masyarakat di kawasan wisata, lanjut Jeje, melalui program terpadu ini akan diberi pelatihan dan pembinaan usaha, keterampilan dan pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat yang sukses mengembangkan usahanya. “ Mereka tidak hanya diberi lapangan usaha, tetapi kita bina juga agar kemampuan usaha atau keterampilan bekerjanya meningkat,” ungkapnya.
Menurut Jeje, dalam program penanggulangan kemiskinan, ada dua target sasaran yang harus dikejar. Pertama, meringankan beban hidup masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat miskin. “Nah, melalui program integritas tadi, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat miskin. Jadi, perlu sebuah konsep untuk mencapai misi target sasaran tersebut,” ujarnya.
Untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin, lanjut Jeje, pihaknya menggulirkan program pembagian beras raskin untuk rakyat miskin, membebaskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SLTA, menggratiskan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan memberikan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin melalui program BPJS.
“Untuk program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, bukan hanya untuk rakyat miskin saja. Tetapi program itu untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Melalui program pendidikan gratis, saya ingin mempercepat tercapainya program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pangandaran. Sementara digulirkannya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, karena saya tidak mau memungut retribusi dari orang sakit,” katanya.
“Kalau orang lagi sakit, pasti dia tengah susah. Logikanya sederhana saja, masa kita tega memungut uang dari orang yang lagi susah,” ujarnya sembari berseloroh. Lagi pula, lanjut dia, retribusi dari Puskesmas tidak terlalu besar dalam menyumbang PAD. “ Kita cari PAD yang lebih gede saja dari sektor lain,” katanya.
Jeje pun yakin program penanggulangan kemiskinan di Pangandaran akan cepat membuahkan hasil, karena banyak potensi yang mendukung. “Sebelum melakukan aksi penanggulangan kemiskinan, kita akan mendata masyarakat miskin melalui program system by name by address,” katanya.
Langkah itu, lanjut Jeje, untuk mengetahui secara riil berapa jumlah rakyat miskin, mengetahui berapa rata-rata penghasilan perbulan rakyat miskin dan untuk mengetahui kondisi lainnya terkait kehidupan ekonomi rakyat miskin di Kabupaten Pangandaran.
“Apabila data itu sudah kita pegang, tentunya akan mudah untuk membuat langkah dan strategi dalam aksi penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Menurut Jeje, di Kabupaten Pangandaran, pihaknya akan langsung membentuk kantor Unit Percepatan Penaggulangan Kemiskinan. Hal itu agar program kemiskinan lebih terarah dan tepat sasaran. “Kalau di Ciamis bentuknya hanya sebuah lembaga yang dimana gabungan dari berbagai OPD. Tetapi di Pangandaran, saya akan langsung bentuk kantor yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III,”katanya.
Jeje mengatakan, apabila hasil pendataan sudah selesai, tentunya data masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran hanya satu data. “Makanya, kami akan undang semua pihak untuk bersama-sama merumuskan indikator kemiskinan. Setelah itu disepakati, baru kita melakukan survey data masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran,” katanya.
Dari hasil survey itu, terang Jeje, nanti akan menghasilkan data lengkap mulai dari identitas keluarga, alamat, foto rumah dan lainnnya. “ Setelah semuanya terdata, kemudian masuk dalam satu system data warga miskin. Nantinya, data itu harus disepakati bersama mulai dari RT hingga kabupaten,” ujarnya.
Apabila pendataan sudah fix, sambung Jeje, baru Pemkab Pangandaran mengucurkan raskin gratis, termasuk bantuan usaha ekonomi dan program penanggulangan kemiskinan lainnnya dengan sasaran warga miskin yang sudah terdata.
“Pada program pendidikan gratis, kita pun akan menggulirkan program bea siswa gratis untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diperuntukan bagi siswa SMA/SMK yang berprestasi,” katanya.
Jeje menegaskan, dalam teknisnya, masyarakat miskin akan diberi kartu istimewa. Dengan kartu itu, lanjut dia, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, raskin secara gratis, termasuk mendapat bantuan usaha ekonomi dan pelatihan usaha maupun keterampilan.
“Tujuan kami dari program ini, yakni ingin mengangkat derajat hidup masyarakat miskin di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.

sumber dari : HR Online