Balawista Mogok Jika Kesejahteraan Diabaikan Pemkab Pangandaran

ANGGOTA Badan Penyelamat wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Pangandaran melakukan simulasi penyelamatan korban tenggelam di Pantai Barat Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, beberapa waktu lalu. Balawista mengancam mogok kerja pada libur natal dan tahun baru, jika tuntutan serta kesejahteraan mereka tidak diperhatikan serta dikabulkan Pemkab Pangandaran.

Badan Penyelamat wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Pangandaran mengancam akan melakukan mogok kerja pada libur natal dan tahun baru mendatang. Hal itu dilakukan jika pemerintah kabupaten (Pemkab) Panganda tidak dapat mengabulkan permohonan merekla.

Ketua Balawista Kabupaten Pangandaran Dodo Taryana mengatakan, tuntutan yang diajukan pihaknya terhadap pemerintah yakni terkait kesejahteraan, dan kejelasan status mereka. Sebab hingga kini setelah melakukan pemekaran daerah dari Kabupaten Ciamis, belum ada kejelasan.

"Kita tetap menuntut dan mengancam mogok pada liburan natal serta tahun baru. Jika pemerintah tidak memenuhi upah tambahan di hari libur itu sebesar Rp 300 ribu per harinya," jelasnya, Selasa (16/12/2014).

Dodo menjelaskan, rencana mogok kerja itu akan dilakukan mulai pada libur natal dan tahun baru. Sedangkan saat ini, mereka masih bertugas seperti biasa.

“Natal dan tahun baru itu kondisinya insidentil. Akan banyak wisatawan yang datang, dan kami harus bekerja ekstra. Dengan anggota hanya 30 orang, jelas itu akan berat bagi kami,” ujarnya.

Dodo pun mengatakan bahwa saat ini masih ada petugas yang hanya mendapatkan gaji per bulannya Rp 700 ribu. Angka tersebut jelas jauh di bawah UMR yang ada.

“Hingga hari ini belum ada kabar dari pemerintah daerah. Kita sudah komitmen, jika tidak dikabulkan permintaan kami, maka akan mogok kerja,” jelasnya.

Dodo pun mempertanyakan kejelasan status Balawista kepada Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran. Sebab, dinas tersebut yang membawahi Balawista.

Menurut dia, ada tiga tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah. Salah satunya kejelasan status.

“Dua tuntutan lainnya adalah terkait kinerja, dan asuransi. Serta tuntutan yang terakhir adalah ini menjelang liburan natal dan tahun baru. Sejak dahulu kami terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan kami. Namun, hasilnya sangat minim. Jika dibandingkan dengan beban kerja kami, itu tidak seimbang,” ucapnya.

Dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan dengan pemerintah, Dodo kurang puas. Sebab, jawabannya hanya seputar tidak ada anggaran.

“Jawabannya tidak ada anggaran. Kalaupun ada, itu belum 100 persen harapan yang diinginkan kami tercapai,” ucapnya.

Selain beban kerja berat, serta tanggung jawab besar untuk menjaga pantai dan keselamatan wisatawan, sarana prasarana lainnya pun belum lengkap. Serta masih kurang.

Kapolda Jabar Berikan Dispensasi Sehari, Tempat Hiburan Boleh Buka Hingga Pukul 3.00, Khusus Tahun Baru

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Mochammad Iriawan akan memberikan dispensasi bagi para pengusaha hiburan malam pada malam perayaan pergantian tahun baru 2015 mendatang. Nantinya, tempat hiburan dapat beroperasi lebih dari pukul 24.00 WIB.

“Pada malam tahun baru nanti akan ada dispensasi bagi para pengusaha hiburan. Jika biasanya jam operasi hanya hingga pukul 12 malam, nanti dapat buka hingga pukul 3.00 dinihari,” ujarnya di Pantai Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Selasa (16/12/2014).

Iriawan yang ketika itu sedang melakukan kunjungan kerja menjelaskan, pemberian kelonggaran jam operasi karena seluruh masyarakat akan merayakan malam pergantian tahun baru dengan suka cita.

Dengan demikian, maka ada penambahan waktu jam operasi sebanyak tiga jam. Namun, jika ada pengusaha tempat hiburan yang belum menutup tempatnya setelah jam tiga, akan diberi teguran.

“Semua masyarakat bahkan di seluruh dunia akan merayakan malam tahun baru. Dengan demikian, kami memberikan dispensasi bagi masyarakat yang hendak merayakannya di tempat hiburan,” ujarnya.

Walau diberikan kelonggaran dan penambahan jam operasi, Iriawan mengingatkan agar kondusivitas tetap harus dijaga. Dan, polisi pun akan mengerahkan pengamanan ekstra pada saat malam tahun baru.

Tidak hanya di kota besar seperti di Kota Bandung. Untuk di Kabupaten Pangandaran, khususnya di Objek Wisata Pantai Pangandaran Iriawan mengimbau agar tempat hiburan tidak beroperasi lebih dari jam 3 dini hari.

“Jika setelah malam tahun baru, tetap jam operasi hingga pukul 12 malam untuk tempat hiburan,” ucapnya.

Masih dikatakan Kapolda Jabar, untuk pengamanan natal dan tahun baru dengan sandi operasi lilin 2014, Polri akan melakukan pengamanan ekstra. Dengan maksud guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Untuk natal sendiri, Polri telah mempersiapkan pengamanan. Baik terbuka maupun tertutup.

“Kita ingin memberikan rasa aman bagi umat nasrani yang hendak merayakan natal. Kami akan lakukan upaya preemtif, juga lakukan kerjasama dengan pemuda islam untuk penjagaan gereja. Dan itu sedang dijajaki,” ucapnya.

Maksud dari hal tersebut Iriawan mengatakan bahwa, tidak ada salahnya dan untuk menunjukkan bahwa kerukunan antar-umat beragama itu ada, dan perlu tetap dijalin.

“Kita tidak melakukan pemaksaan. Namun, melakukan ajakan dan imbauan. Untuk titik rawan, di Jabar tidak ada. Namun kami tetap menyiagakan petugas dengan senjata, dan pengamanan menggunakan metal detektor,” ucapnya.

Kinerja DPRD Pangandaran

Pergulatan politik memang susah ditebak, karena sulit untuk bisa seragam. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, PPP dan Partai Demokrat harus bisa duduk dalam satu fraksi, tidak seperti di pusat yang bahkan terkadang harus berbeda pendapat.

Sesuai informasi yang dihimpun, di DPRD Pangandaran ada 9 partai, yakni Nasdem mendapat 2 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PDIP 8 kursi, Golkar 5 kursi, Demokrat 2kursi, PAN 7 kursi, PPP 3 kursi, dan Gerindra 1 kursi. Sementara yang berhak membentuk fraksi hanya 6 partai, yaitu partai yang memperoleh minimal 3 kursi, mulai dari PKB (4), PKS(3), PDIP (8), Golkar (5), PAN (7) dan PPP (3).

Sementara partai yang raihan kursinya dibawah 3, mulai Nasdem (2), Demokrat (2) dan Gerindra (1) ternyata tidak bisa bergabung membentuk fraksi sendiri. Ketiga partai yang mendapat kursi dibawah 3 itu harus bergabung dengan partai yang bisa membentuk fraksi.

Menurut Iwan M Ridwan, Ketua sementara DPRD Kabupaten Pangandaran, Gerindra akhirnya bergabung dengan PAN menjadi Fraksi PAN Plus, Nasdem bergabung dengan PKB menjadi Fraksi PKB Plus dan Demokrat bergabung dengan PPPmenjadi Fraksi PPP Plus.

“Jadi di DPRD Pangandaran hanya ada 6 fraksi, yakni Fraksi PDIP, F-PAN Plus, F-Golkar, F-PKS, F-PKB Plus, dan F-PPP Plus . Tidak ada fraksi gabungan,” ujar Iwan.

ICMI Kabupaten Pangandaran Resmi Dilantik

Pangandaran - Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Prof. Dr. H. Muhammad Najib M.Ag melantik pengurus MPD ICMI Kabupaten Pangandaran periode 2014-2019, Jumat, (28/11/2014) di aula hotel Grand Mutiara Pangandaran.
Ketua penyelenggara Dasep Supriatna mengatakan, pelantikan majlis pengurus daerah ICMI Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Pangandaran ini untuk mensinergikan peran arti penting ICMI dalam pembangunan daerah. "Mudah-mudahn bisa meberi kontribusi positif untuk pemerintah," ucapnya. Sementara itu Pj. Bupati Pangandaran H. Endjang Naffandy dalam sambutanya menyampaikan, ICMI merupakan tempat dari berbagai wadah umat Islam untuk berkomunikasi dan mewujudkan cita-cita umat muslim.
Usai melantik, Ketua MPW ICMI Provinsi Jawa Barat Prof. DR. H. Muhamad Najib,M.Ag meminta MPD ICMI Kab. Pangandaran hadir untuk bisa memecahkan persoalan yang mendasar di masyarakat baik itu elite politik, persoalan integritas, moralitas dari kalangan politisi daerah juga sampai pusat. ICMI dituntut untuk bisa memikirkan persoalan yang strategis, baik persoalan nasional, regional maupun di daerah. Dan ICMI harus berperan aktif dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi peningkatan moralitas masyarakat," ucapnya.
Profesor juga berharap, ICMI agar ikut dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang terbilang baru berdiri. Percepatan pembangunan itu bisa terkait pariwisata maupun ekonomi kreatifnya. "Saya mendapat informasi, Kabupaten Pangandaran itu kaya potensinya. Saya berharap, potensi itu betul-betul dioptimalkan untuk percepatan pembangunan dengan dibarengi pembangunan moralitas masyarakatnya,"harapnya.

Obyek Wisata Alam Santirah Parigi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan terus mengembangkan dan membenahi fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang objek wisata yang ada. Dengan harapan, kunjungan wisatawan di tempat tersebut dapat meningkat, dan pendatang merasa nyaman, seperti halnya wisata alam yang belum lama dibuka yaitu obyek wisata alam Santirah di Desa Selasari Parigi. Pemandu wisata di Santirah, Riki Risdiansyah (29) menjelaskan bahwa objek tersebut belum lama dibuka tetapi peminat dan pengunjungnya cukup banyak karena aliran Kali Santirah berwarna hijau kebiruan. "Di sana pun terdapat empat gua. Dan, pengunjung akan selalu mengingat pengalaman berharga ketika bermain body rafting di sana," ungkapnya. Menurutnya Body rafting di sini sepanjang 1,5 kilometer, dan akan memakan waktu dua hingga tiga jam,pengunjung akan melewati empat gua yang sangat indah. "Keempat gua itu adalah, Gua Gendang (panjang 10 meter), Gua Panjang Santirah (panjang 100 meter), Gua Lengkob (panjang 8 meter), dan Gua Uling (panjang 10 meter)," tuturnya Dirinya menambahkan untuk kedalaman air pun bervariasi mulai dari 10 centimeter hingga delapan meter termasuk arusnya pun beragam mulai dari arus tenang hingga deras. "Untuk menikmati objek itu, pengunjung ditawarkan dua paket harga mulai Rp 75 ribu per orang dan sudah termasuk tiket masuk, perlatan keselamatan, asuransi, dan pemandu sedangkan harga satu lagi yaitu Rp 100 ribu. Bedanya ditambah dengan makan," tambah Riki.

35 Anggota DPRD Pangandaran Dilantik di Gedung Setengah Jadi

 

Meskipun sederhana, acara pelantikan berlangsung khidmat. Sejumlah kepala daerah dan tokoh Pangandaran serta tamu undangan lainnya hadir pada acara tersebut. Sekwan DPRD Pangandaran Suheryana mengakui acara pelantikan berlangsung sederhana namun dibalik itu ada semangat para anggota DPRD Pangandaran untuk membangun Pangandaran lebih baik. Bahkan bisa jadi mengalahkan kabupaten induknya Ciamis.

Adapun dari 35 anggota dewan yang nantinya dilantik berasal dari sembilan partai politik. Yakni Nasdem (2) orang, PKB (4) orang, PDI Perjuangan (8) orang, Golkar (5) orang, Partai Demokrat (2) orang, PAN (7) orang. Selanjutnya PPP (3) orang, PKS (3) orang, dan Gerindra (1) orang.(Mohamad Ilham Pratama.