Warga Gotong Royong Perbaiki Jalan Lintas Selatan Jabar

Jumat, 29/03/2013 - 14:22

NURHANDOKO/"PRLM"

SEJUMLAH warga di Dusun Haueseah, Desa/Kecamatan Cijulang bergotong royong meratakan batu cabluk yang baru diturunkan dari dumptruk dengan peralatan seadanya, Jumat (29/3).*

PANGANDARAN, (PRLM).- Masyarakat sepanjang lintas selatan Jawa Barat mulai Kecamatan Cimerak, Cijulang hingga Kecamatan Pangandaran, Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran melakukan kerjabakti memperbaiki jalan. Mereka menimbun badan jalan yang berlubang dan hancur dengan batu kapur atau cabluk.
Ratusan truk material cabluk yang dipakai untuk menimbun lubang itu merupakan sumbangan spontanitas dari seluruh elemen masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur wisata sekaligus urat nadi perekonomian warga di wilayah selatan Ciamis. Kerjabakti yang berlangsung besar-besaran pada hari Jumat (29/3/13) berlangsung sejak pagi. Sehari sebelumnya mereka telah mempersiapkan material cabluk yang diletakkan di tepi bagian jalan yang hancur.
Dengan mempergunakan peralatan seadanya seperti cangkul, linggis dan lainnya serta dibantu dengan alat berat, mereka menebar cabluk ke bagian jalan yang hancur. Aksi perbaikan jalan tersebut diharapkan dapat segera memancing reaksi pemerintah untuk secepatnya memperbaiki total akses jalan tersebut. Pemanfaatan cabluk tersebut merupakan material yang dapat dijadikan sebagai dasar, sebelum ada perbaikan total.
Salah seorang penggerak aksi simpatik yang juga tokoh masyarakat Cijulang Ayi Tohpati yang didampingi Ucup Supriatna, mengatakan bahwa jalan yang diperbaiki dengan cara menimbun lubang tersebut dilakukan sepanjang 20 kilomter, yakni muali dari wilayah Kecamatan Cimerak, Cijulang sampai dengan Pangandaran. Dia juga menyambut baik atas spontanitas bantuan yang diberikan oleh warga.
Menurut Ayi yang juga penggiat pariwisata, salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian perbaikan adalah jalur yang menuju kawasan wisata Green Canyon, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas dan lainnya. Hal itu disebabkan karena sejak jalan hancur banyak wisatawan yang akhirnya membatalkan niatnya ke lokasi tersebut.
Sementara itu Yudi dan Aep keduanya warga Dusun Haurseah, Desa/Kecamatan Cijulang mengaku ikut antusias melakukan gotong royong memperbaiki jalan yang hancur. Keduanya mengakui bahwa selama ini tidak merasa nyaman dengan kondisi jalan yang hancur.
"Terus terang begitu beredar informasi bakal ada kerja bakti menimbun jalan yang hancur dengan cabluk, saya langsung ikut tergugah. Dengan kondisi jalan yang hancuramusim hujan seperti sekrang ini jalan yang ahncur juga menyebabkan bayak kecelakaan lalulintas. Tidak terhitung sepedamotor yang terpeleset ketika mencoba menghindar lubang yang hampir memenuhi badan jalan," ungkap Yudi.
Camatan Cijulang Suheryana menegaskan, sepenuhnya mendukung aksi spontanitas warga yang memperbaiki jalan. Keinginan warga dapat menikmati jalan yang bagus, salah satunya diwujudkan dengan secara swadaya menyediakan ratusan truk batu cabluk.
"Terus terang saya tidak hanya terenyuh, akan tetapi sekaligus bangga dengan kekompakan masyarakat yang secara swadaya meyediakan material untuk memperbaiki jalan. Masyarat secara spontan turun ke jalan, bersama-sama memperbaiki akses jalan tersebut. Saya juga percaya pemerintah juga merespons apa yang menjadi keinginan masyarakat," ujarnya.(A-101/A-108)***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

Sawah Apung di Kec. Padaherang Kab. Ciamis Ditanami Padi Jenis IR 64

Rabu, 27/03/2013 - 05:23

CIAMIS, (PRLM).- Sawah apung di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis ditanami benih padi jenis IR 64, dengan metode tanam model SRI atau ditanam per biji. Pemeliharaan dilakukan dengan pupuk dan penyemprotan hama secara organik. Hal itu dikatakan Ketua Taruna Mekar Bayu Desa Ciganjeng Kecataman Padaherang Kabupaten Ciamis, Tahmo Cahyono di Ciamis, Selasa (26/3).
"Meski panen, kami masih belum puas, karena sebenarnya produktivitasnya masih bisa ditingkatkan di atas 6,2 ton," tambah Tahmo.
Sementara di tempat terpisah Sekretaris Jenderal (Sekjen) IPPHTI Kustiwa Adinata mengungkapkan sepenuhnya mendukung upaya pembuatan sawah apung. hal itu merupakan salah satu solusi untuk menghadapi kondisi persawahan di wilayah lumbeng beras tatar Galuh Ciamis yang setiap tahun terendam banjir.
Ia mengungkapkan, percobaan pembuatan sawah apung sudah dimulai sejak tahun 2010, sebelum dikembangkan seperti saat ini.
"Ide lahir dari rasa keprihatinkan kami terhadap petani di wilayah yang selalu terendam banjir. Akhirnya kami membuat model sawah apung, termasuk ke depannya apabila memunghkinkan diterapkan sistem mina padi dengan ikan," tuturnya.
Berdasar catatan, ia mengungkapkan, kerusakan paling parah sawah apung di Ciganjeng terjadi pada bulan awal Januari, berupa gelombang besar yang menghancurkan sebagian tanaman padi. Gelombang tersebut berlangsung ketika banjir kembali meninggi.
"Ketinggian air tidak masalah, yang merusak adalah datangnya gelombang saat banjir kembali naik. Beruntung setelah diperbaiki, tanaman masih bisa diselamatkan, bahkan panen," tuturnya.
Kustiwa mengaku tahap pertama pembuatan sawah apung membutuhkan anggaran cukup besar. hal itu disebabkan harus membuat rakit berikut media tanam. Akan tetapi dibandingkan dengan kerugian akibat tidak bisa tanam hampir setahun, anggaran tersebut termasuk kecil.
"Apabila bambunya tua dan selalu terendam air, rakit bisa bertahan sampai tiga tahun. Berapa kali petani bisa menanam padi, plus panen ikan. Ini langkah kecil, tetapi merupakan lompatan untuk masa depan yang lebih baik," tambahnya. (A-101/A-26).***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

Sawah Apung Miliki Prospek Cerah

Rabu, 27/03/2013 - 04:07

NURHANDOKO/"PRLM"

SAWAH apung yang diprakarasi oleh Taruna Tani Mekar Bayu yang bekerjasama dengan Ikatan Petani Pengendali hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), saat panen perdana, Kamis (14/3).*

CIAMIS,(PRLM).- Keberadaan sawah apung memiliki prospek cerah terus dikembangkan untuk mengatasi kesulitan petani di wilayah Kecamatan Padaherang, Kalipucang dan sekitaranya yang selama ini selalu mengalami kesulitan untuk menanam padi.
Hal itu disebabkan karena ratusan hektar persawahan di wilayah tersebut selalu terendam banjir untuk jangka waktu hingga berbulan lamanya.
"Awalnya banyak masyarakat yang meragukan terobosan sawah apung, akan tetapi dengan bukti panen perdana sawah apung beberapa waktu lalu, terus terang menggugah kami untuk mengembangkan atau memeperluas sawah apung. Selain produksinya lumayan banyak, keunggulan lainnya setiap tahun petani bisa menanam padi. Beda dengan kondisi saat ini dalam satu tahun mungkin hanya sekali panen, setelah lima hingga enam kali tanam," tutur Camat Padaherang, Kabupaten Ciamis Dede Saeful Uyun, Selasa (26/3).
Dia mengatakan bagi warga padaherang dan sekitarnya menanam padi dengan cara sawah apung merupakan teknologi baru. Sebab selama ini petani tidak memanfaatkan persawahannya yang terendam banjir. "Padahal kejadian tersebut terus berulang setiap tahun, akan tetapi petani seolah menyerah begitu saja dengan keadaan. Syukur alhamdulillah akhirnya Taruna Tani Mekar Bayu Desa Ciganjeng membat terobosan baru, membuat sawah apung," katanya.
Dede Saeful Uyun menambahkan selain sawah apung, petani masih bisa menambah penghasilan dengan menebar ikan di persawahannya. Hanya saja, ia menambahkan salah satu tantangan yang masih perlu diatasi adalah mengubah pola pikir petani. Dari yang semula menjadi petani konvensional menjadi petani sawah apung dengan mina ikan. "Yang sulit justru mengubah pola pikir masyarakat. Dan saya optimis sedikit demi sedikit akan berhasil," ujarnya.
Pembuatan sawah apung di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang itu sendiri diprakarasi oleh Taruna Tani Mekar Bayu yang bekerjasama dengan Ikatan Petani Pengendali hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), panen perdana sawah apung dilakukan pada hari Kamis (14/3).
Perlakuan atau pemeliharaan sawah apung tidak jauh berbeda dengan sawah konvensional atau yang ditanam di atas tanah. Sawah apung pertama yang dikelola oleh kelompok tersebut hanya seluas seratus bata.
Yang membedakan dengan sawah konvensioanal atau di atas tanah adalah hanya media tanamnya. Sawah apung di tanam di atas rakit yang diberi sabut kelapa, jerami serta tanah. Rakit berfungsi agar sawah menjadi terapung, sehingga tidak terpengaruh oleh ketinggian banjir. Perbedaan lainnya pada saat panen, tanaman padi yang baru disabit tidak bisa langsung dirontokkan di tempat tersebut, akan tetapi harus dibawa ke darat.
Ketua Taruna Mekar Bayu Desa Ciganjeng, Tahmo Cahyono (38) mengaku pada awalnya sempat mendapat cemooh beberapa warga yang menyangsikan keberadaan sawah apung. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, lanjut dia, masyarakat mendukung langkah yang dilakukan kelompoknya.
"Tantangan berat pertama adalah banyak yang merasa ragu, akan tetapi akhirnya dengan upaya keras, kami bisa membuktikan tantangan tersebut. Yang semula ragu sekarang justru berniat untuk ikut mencoba," ujarnya. (A-101/A-26).***

Sumber dari : Pikiran Rakyat.

Truk Pasir Dilarang Lewat Kec. Cijulang

Selasa, 26/03/2013 - 17:42

NURHANDOKO/"PRLM"

PERTEMUAN perwakilan warga Cijulang dengan Komisi 2 DPRD Ciamis, Selasa (26/3). Selain dengar pendapat, mereka juga menyerahkan hasil kesepakatan warga yang pada intinya melarang truk bermuatan pasir besi melintas di wilayah Cijulang.*

 

CIAMIS, (PRLM).- Belasan tokoh warga Kecamatan Cijulang Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran mendatangi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Ciamis. Mereka melarang seluruh truk bermuatan pasir besi melintas wilayah tersebut sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Perwakilan warga Cijulang dipimpin dipimpin Ayi Tohpati, didampingi Camat Cijulang Suheryana. Mereka tidak hanya menyerahkan dokumen kesepakatan warga yang menolak jalur lintas selatan Prov. Jabar di wilayah tersebut dilintasi truk muatan pasir besi yang dituding menjadi pemicu hancurnya ruas jalan lintas selatan Jabar mulai dari wilayah kecamatan Cimerak hingga Pangandaran. Selain itu juga minta kepastian perbaikan jalan.
Rombongan warga Cijulang yang beberapa di antaranya mengenakan iket khas sunda, diterima Asisten 1 pemda Ciamis Durahman yang didampingi sejumlah pejabat Ciamis dan perwakilan PPK Kementerian Bina Marga Didi, Selasa (26/3).
Kepada pejabat yang menerimanya, Ayi mengatakan bahwa aksi besar-besaran yang menghentikan truk bermuatan pasir besi yang terjadi sebelumnya merupakan tindakan murni spontanitas masyarakat.
Aksi spontan yang terjadi, disebabkan karena warga sudah kesal dengan kondisi jalan yang hancur. Selama ini aksi massa berlangsung tertib, serta munri datang dari warga, tidak ditumpangi oleh kepentingan politik atau kepentingan pihak ketiga.
"Gerakan yang kami lakukan murni spontanitas warga yang sangat membutuhkan jalan. Jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga, termasuk jalur pariwisata yang dampaknya sangat besar bagi masyarakat," tuturnya.
Ayi mengungkapkan untuk menyelurkan keinginan serta desakan warga, selanjutnya dilakukan pertemuan pada hari Kamis (21/3). Pertemuan menghasilkan kesepakatan, yakni perbaikan jalan secepatanya. Selain itu truk pasir besi juga dilarang melintas wilayah tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
"Pemerintah harus memberi kepastian kapan perbaikan dilakukan. Dengan demikian masyaraikat tidak selalu bertanya. Sekali lagi kami minta perbaikan jalan harus secepatnya dilaksanakan," tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi 2 D_PRD Ciamis Ahmad Irfan Alawi mengakatan hancurnya jalan lintas selatan Jabar mulai Cimerak - Cijulang - Pangandaran mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat.
Misalnya adanya penurunan pendapatan per kapita, meningkatkya jumlah kecelakaan lalulintas. Selain itu juga berdampak pada kesehatan warga, yakni meningkatknya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas (Ispa).
"Jangan sampai muncul gejolak sosial. Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan atau melarang truk pasir besi melintas di jalur tersebut. Selain itu jalan yang hancur harus segera diperbaiki," katanya. (A-101/A-26).***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

Pansus DOB Pangandaran Tolak Peresmian di Jakarta

Kamis, 21/03/2013 - 20:33

CIAMIS, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan evaluasi terakhir persiapan peresmian Daerah otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran. Direncanakan peresmian dan pelantikan bakal berlangsung pada tanggal 18 April 2013 di Jakarta.
"Evaluasi terakhir ini kami harap dapat meminimalisir kemungkinan adanya kekurangan. Ibaratnya melahirkan anak, sebagai orang tua tentunya berharap anaknya lahir sempurna. Jangan sampai ada cacat, jangan sampai kakinya tidak lengkap, jangan sampai organ dalamnya tidak lengkap. Jadi semuanya sempurna," ungkap Asisten Daerah (Asda) 2 Ekonimi dan Pembangunan Pemkab. CIamis Soekiman, sesaat sebelum menutup kegiatan Konferensi Perwakilan PWI Ciamis, Kamis (21/3/13)
Dia mengatakan pelaksanaan evaluasi persiapan peresmian pemekaran dilakukan serius. Soekiman mengatakan bahwa Kabupaten Ciamis sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam pemekaran wilayah, yakni saat lepasnya Kota Banjar. Pada saat berpisah dari induknya, Kota Banjar masih berstatus sebagai kota administratif. Sedangkan pemekaran DOB Kabupaten Pangandaran berasal dari 10 kecamatan yang terdapat di wilayah Ciamis selatan.
"Pemisahan Kotatif Banjar memang lebih mudah, setidaknya dari sisi ukuran relatif kecil. Berbeda dengan sepuluh kecamatan yang masuk DOB Pangandaran. Yang dulu seirus, kali ini lebih seirus lagi, karena persoalannya juga lebih komplkes. Kami berupaya memberikan yang terbaik untuk DOB Pangandaran," ujarnya.
Terpisah Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Ciamis yang bertugas mengawal percepatan peresmian Kabupaten Pangandaran dan pelantikan pejabat bupati, Iwan Ridwan mengatakan pada prinsipnya Pansus menolak rencana pemerintah pusat yang bakal meresmikan sekaligus melantik bupati DOB Kabupaten Pangandaran dilaksanakan di Jakarta. Kegiatan di Jakarta itu dilakukan bersamaan dengan 17 DOB lainnya pada tanggal 18 Arpil 2013.
"Kami berupaya agar peresmian tetap berlangsung di Pangandaran, silakan apabila pelantikan di Jakarta Masyarakat tentu sangat berharap peresmian dilaksanakan di daerah sendiri. Apalagi hal tersebut merupakan momentum sangat penting bagi kelahiran Kabupaten Pangandaran," tutur Iwan.
Dia mengatakan pemerintah pusat seharusnya memerhatikan aspirasi masyarakat DOB Kabupaten Pangandaran, yang lepas dari induknya yakni Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan UU peresmian dan pelantikan paling lambat sembilan bulan setelah UU Pembentukan Kabupaten Pangandaran dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
"Apabila dihitung, maka paling alama adalah sebelum 17 Agustus 2013, karena UUnya dicantumkan dalam LNRI pada 17 November 2012. Biar saja DOB lain serentak, untuk Kabupaten Pangandaran tidak dilakukan bersamaan, yang penting peresmiannya di Pangandaran," ujarnya.(A-101/A-108)***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

PELANTIKAN BUPATI PANGANDARAN DI JAKARTA

Jumat, 22 Maret 2013 19:33 WIB

CIAMIS, TRIBUN - Pelantikan Pejabat Bupati sekaligus peresmian Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru (DOB) pisah dari induknya, Kabupaten Ciamis, dipastikan akan berlangsung di Jakarta. Pelantikan itu serentak dengan peresmian 17 DOB lainnya, termasuk satu provinsi yakni Provinsi Kalimantan Utara. Jadwalnya juga hampir dipastikan pada 18 April 2013.

"Sudah pasti bahwa pelantikan Pj Bupati dan peresmian Kabupaten Pangandaran akan dilakukan serentak di Jakarta," ujar Ketua Pansus DOB Pangandaran DPRD Ciamis, Iwan M Ridwan SPd MPd kepada Tribun Jumat (22/3).

Kepastian tersebut diperoleh kata Iwan setelah Pansus DOB Pangandaran melakukan konsultasi lanjutan ke Ditjen Otda Kemendagri di Jakarta pada hari Selasa (19/3) dan ke Komisi II DPR RI di Senayan Rabu (20/3).

"Di Komisi II DPR RI kami bertemu langsung dengan Pak Agun (Ketua Komisi II DPR RI, Drs H Agun Gunanjar Sudarsa Bc.Ip Msi)," katanya.
Konsultasi lanjutan itu, kata Iwan, selain untuk mengetahui kepastian jadwal dan tempat pelantikan Pj Bupati dan peresmian Kabupaten Pangandaran, sekaligus juga menyampaikan harapan masyarakat DOB Pangandaran agar pelantikan Pj Bupati dan peresmian Kabupaten Pangandaran dilakukan di Pangandaran.

"Ternyata pelantikan pejabat kepala daerah dan peresmian 17 DOB tersebut tidak bisa dipisah. Tapi sudah diputuskan akan dilakukan serentak di Jakarta. Bila dilakukan secara terpisah tentu akan memakan waktu dan biaya sekaligus cukup merepotkan, karena sebagian besar daerah otonomi baru tersebut yang berlokasi jauh di pedalaman seperti di Kalimantan dan Papua. Makanya dilakukan secara serentak," jelas Iwan.

Informasi dari pejabat di Ditjen Otda Kemendagri, kata Iwan, ternyata Gubernur Jabar belum mengajukan tiga nama calon Pj Bupati Kabupaten Pangandaran. "Sampai hari Selasa (19/3) ternyata Kemendagri belum menerima nama-nama calon Pj Bupati Pangandaran yang seharus diajukan Gubernur Jabar," ujarnya (sta)

 

Sumber dari : Tribun Jabar

Kabupaten Pangandaran Segera Dipimpin Plt Bupati.

Pangandaran, myPangandaran.com - Langkah Pangandaran untuk menjadi Kabupaten yang benar-benar mandiri terus berlanjut, setelah sebelumnya sempat terhenti  karena fokus pemilukada Jawa Barat kini Pangandaran akan segera memiliki Pejabat Pelaksana Tugas Bupati. Tugasnya adalah memimpin persiapan Pangandaran menjadi Kabupaten Mandiri hingga terpilihnya Bupati yang dipilih dari Pemilukada tahun 2015 mendatang.

Seperti dikutip myPangandaran dari DetikBandung,Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera mengusulkan pelaksana tugas (plt) Bupati Pangandaran. Ada tiga nama pejabat Pemprov yang diusulkan. Kabupaten Pangandaran adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

"Insya Allah minggu ini kita selesaikan. Kita akan ajukan ke Mendagri siapa calon plt-nya," kata Aher di Hotel Horison, Kota Bandung, Kamis (14/3/2013). Ia akan mengusulkan tiga nama ke Mendagri untuk jadi plt bupati Pangandaran. Dari tiga nama itu, Mendagri akan merekomendasikan siapa yang akan jadi plt.
Setelah menerima rekomendasi dari Mendagri, Aher akan mengeluarkan SK pengangkatan plt bupati Pangandaran. "Saya ajukan tiga, nanti siapa yang direkomendasikan Mendagri untuk jadi plt," jelasnya.Aher sendiri ogah memberi bocoran siapa yang jadi kandidat plt bupati Pangandaran. Tapi yang jelas, kemungkinan ia menunjuk pejabat di lingkungan Pemprov Jabar untuk jadi petinggi sementara di Pangandaran.
"Mungkin dari provinsi, biar komunikasinya lancar dengan provinsi," tandas Aher.
Sebagai informasi, pemekaran Kabupaten Pangandaran disetujui DPR RI dan Pemerintah Pusat pada 25 Oktober 2012. Ini sudah ditetapkan dalam Undang-undang pada 17 November 2012 yakni UU No 21/2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran. Photo by Republika

Sumber dari : myPangandaran.com

Warga Cijulang Kembali Blokir Jalan untuk Truk Pasir Besi

PANGANDARAN, (PRLM).- Situasi jalur lintas selatan di wilayah Kecamatan Cijulang, Daerah otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran memanas dengan adanya aksi blokir jalan terhadap truk pengangkut pasir besi yang menjadi pemicu hancurnya ruas jalan pariwisata. Selain menghentikan truk yang sarat muatan pasir besi, beberapa warga bahkan nekad membakar baliho pariwisata dengan gambar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Ciamis Engkon Komara.
Kemarahan warga Cjulang tersebut merupakan salah satu bentuk akumulasi kekesalan warga terhadap hancurnya jalan mulai dari Pangandaran hingga Kecamatan Cimerak yang berjarak sekitar 50 kilometer. Hingga Jumat (22/3/13) aksi masih berlangsung. Warga tetap pada pendiriannya menuntut agar jalan yang merupakan akses pariwisata serta menjadi urat nadi perekonomian bagi masyarakat Ciamis selatan itu, segera diperbaiki. Untuk menyelesaikan persoalan aksi blokir juga dilakukan pertemuan yang melibatkan seluruh instansi terkait.
Aksi berlangsung sejak hari Rabu (20/3/13) malam hingga terus berlanjut Kamis (21/3/13) hingga malam. Ratusan truk pengangkut pasir besi diblokir, tidak boleh melintas. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sejumlah anggota Polres Ciamis bersama dengan anggota TNI diterjunkan untuk ikut melakukan pengamanan.
Salah seorang tokoh masyarakat Cijulang, Abdul Gopar menilai aksi protes memblokir jalan serta memasang puluhan poster serta lainnya, merupakan puncak kekesalan warga terhadap keadaan jalan yang hancur. Aksi tersebut merupakan kegiatan lanjutan, sebeb beberapa waktu sebelumnya warga juga melakukan aksi blokir jalan terhadap truk penangkut pasir besi. Truk pengangkut pasir besi tersebut dituding sebagai pemicu hancurnya badan jalan.
"Saya rasa masyarakat sudah jenuh melihat keadaan yang setiap hari dihadapi, jalan hancur. Saya juga berharap pemerintah dapat segera memerbaiki jalan yang merupakan akses menuju sejumlah kawasan wisata yang ada di sepanjang jalur tersebut dan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat," ujarnya.
Terpisah Bupati Ciamis Engkon Komara mengyungkapkan bahwa persoalan jalur lintas selatan tersebut sudah disampaikan langsung ke Gubenrur Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Hal itu disebabkan karena status jalan lintas selatan adalah milik Provinsi Jawa Barat dan pusat.
"Jalan tersebut berstatus jalan provinsi dan pusat, sehingga sepenuhnya kewenangan mereka. Kami di daerah sudah menyapaikan keluhan masyarakat, termasuk minta agar ruas jalan tersebut segera diperbaiki. Dengan kondisi jalan yang hancur, tentunya menjadikan suasana tidak nyaman. Kami juga ikut prihatin dengan kondisi itu," ujarnya usai Shalat Jumat di masjid Agung Ciamis.
Dia mengungkapkan infromasi yang diterima, Tahun 2013 ini jalur lintas selatan sudah mulai diperbaiki. Saat ini, penanganan projek perbaikan jalan tersebut masih dalam proses pelelangan yang berlangsung di Jakarta. Anggaran yang disediakan untuk memerbaiki lintas selatan antara Kabupaten Tasikmalaya hingga Pangandaran, Ciamis mencapai Rp 200 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 103 miliar untuk perbaikan jalan yang masuk wilayah Pangandaran, Ciamis.
"Sebagian besar untuk perbaikan jalan lintas selatan yang masuk wilayah Ciamis. Anggarannya cukup besar, karena untuk peningkatan satu kilometer jalan membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta. Kami berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan serta menciptakan iklim yang kondusif," tuturnya.
Engkon menambahkan hancurnya badan jalan tidak sebanding dengan pemasukan dari projek penambangan pasir besi. Infromasi yang diterimanya dari tasikmalaya, pemerintah hanya mendapatkan pemasukan sekitar Rp 400 juta. "Coba bandingkan dengan tingkat kerusakan jalan. Belum lagi dampak lingkungannya. Kami berharap semuanya dapat diselesaikan dengan baik," tambahnya.(A-101/A-108)**
 Sumber dari : Pikiran Rakyat

Ruas Jalan Pangandaran - Cijulang Hancur

Minggu, 10/03/2013 - 18:07

PANGANDARAN, (PRLM).- Banyaknya truk dengan tonase besar melintas jalur selatan Provinsi Jawa Barat mulai Kabupaten Tasikmalaya hingga wilayah Ciamis, menjadi penyebab hancurnya badan jalan disepanjang lintasan tersebut . Kesal dengan hancurnya jalan, warga mengungkapkan aspirasinya dengan melakukan beberapa kali aksi blokir jalan, akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan respons dari pemerintah.
Pantauan di sepanjang Pangandaran menuju Kecamatan Cijulang, hampir diseluruhnya jalan di sepanjang lintas selatan tersebut dalam keadaan rusak. Hancurnya badan jalan mulai dirasakan selepas dari Desa Babakan, Pangandaran. Akibat hancurnya jalan, mengakibatkan waktu tempuh antar kedua wilayah terseut juga lebih lama.
Dalam kondisi normal, waktu tempuh antara Pangandaran - Cijulang hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit, akan tetapi menghabiskan waktu hingga mencapai dua jam. Lamanya waktu tempuh disebabkan karena kendaraan harus memilih badan jalan yang masih layak untuk dilewati.
Sementara itu aksi kekecewaan warga terhadap badan jalan yang hancur, tidak hanya melakukan blokir jalan terhadap truk pengangkut pasir besi, akan tetapi sebagian masyarakat juga memasang puluhan poster bernada kekecewaan terhadap kondisi jalan yang rusak.
Hancurnya jalan juga mengakibatkan jalur antara kedua wilayah tersebut rawan kecelakaan. Terlebih pada saat jam sibuk, seperti ketika iswa berangkat atau pulang sekolah dan pegawai masuk kantor dan pulang dari kantor, ancaman kecelakaan menjadi bertambah besar. Tidak sedikit warga yang terjatuh, akibat sepeda motor terperosok ke dalam lubang besar.
"Pagi atau siang hari saat anak masuk atau pulang sekolah, ketika pegawai pergi pulang dari kantor, aurs kendaraan bertambah padat. Dengan kondisi jalan yang hancur, tingkat kerawanan juga makin meningkat. Banyak warga yang kecelakaan. Apa harus menunggu korban baru ada perbaikan," ungkap Yana warga Pangandaran, Minggu (10/3/13).
Berkenaan dengan hancurnya jalur lintas selatan Jawa Barat serta jalan menuju Pangandaran, Bupati Ciamis Engkon Komara mengungkapkan bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan pusat dan provinsi jawa Barat. Dengan demikian seluruh perbaikan infrastruktur jalan tersebut imenjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
"Kami juga prihatin dengan kondisi jalan yang semakin hancur, apalagi perbaikannya juga terkesan lama. Terus terang kami juga tidak bisa berbuat banyak, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melayangkan surat menyangkut kondisi jalan berikut permohonan perbaikan," ungkapnya.(A-101/A-108)***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

Warga Kab. Pangandaran Bakal Tak Miliki Lagi Hak Pilih di Pilkada Ciamis

Sabtu, 09 Maret 2013 10:06 WIB

Warga sepuluh kecamatan yang tergabung dalam Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran bakal tidak memiliki hak pilih lagi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis. Direncanakan penetapan DOB Kabupaten Pangandaran secara resmi berpisah dari induknya Ciamis dilangsungkan pada tanggal 18 April 2013.
"Dengan adanya penetapan DOB Kabupaten Pangandaran, maka otomatis warga yang ada di wilayah tersebut tidak memiliki hak pilih untuk pilkada Ciamis. Warga masih tetap memiliki hak pilih untuk Pemilu Legislatif," tutur Bupati Ciamis Engkon Komara, Jumat (8/3).
Dia mengatakan dengan adanya penetapan DOB tersebut maka jumlah pemilih untuk Pilkada Ciamis juga berkurang. Berpisahnya 10 kecamatan tersebut membawa konsekuenasi hukum, tidak lagi memiliki hak pilih di kabupaten induk.
"Memang wajar saja, karena sudah berdiri sendiri sebagai DOB, artinya sudah menjadi warga Kabupaten Pangandaran," jelasnya.
Engkon mengungkapkan, secara pasti belum mengetahui waktu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.
Hal itu disebabkan karena sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang mengatur hal itu, khususnya menyangkut dimajukan atau diundur pelaksanaan Pilkada Ciamis.
Di lain pihak ada aturan bahwa setahun menjelang pemilihan Presiden tidak boleh pemilihan kepala daerah.
"Jadi untuk Pilkada menunggu Perpu, sebelumnya memang ada wacana digelar Bulan Oktober. Sebenarnya kami juga berharap segera ada kepastian penyelenggaraanya, sebab semakin cepat ada keputusan, maka dapat segera melangkah untuk berbagai tahapan pelaksanaan pilkada. Dewan juga masih menunggu Perppu, jadi kuncinya ada di aturan tersebut," tuturnya.
Bupati Ciamis Engkon Komara yang secara normal masa jabatannya akan berkahir tahun 2014, lebih lanjut mengatakan untuk pesta demokrasi warga Tatar Galuh Ciamis telah dianggarkan sebesar Rp 52 miliar.
Anggaran tersebut sudah termasuk biaya penyelenggaraan pilkada dua putaran. "Sudah kami persiapkan, sehingga ketika ada kepastian waktu dapat dicairkan. Apabila ternyata ada sisa, anggaran kembali ke kas daerah," tuturnya.
Menyinggung mulai bermunculan baliho calon bupati dan wakil bupati, Engkon mengatakan tidak memermasalahkannya. Bahkan, semakin banyak baliho yang dipasang, bakan semakin menambah pendapatan daerah.
Alasannya untuk pemasangan baliho juga harus membayar pajak. "Yang penting adalah kewajiban membayar pajaknya. Semakin banyak baliho, tentu berdampak pada naiknya pendapatan daerah. Bisa menjadi sumber PAD baru," ujarnya.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Ciamis Didi Sukardfi mengunfgkapkan bahwa DPRD Ciamis telah memerintahkan Komisi 1 untuk melaksanakan kajian terhadap waktu penyelenggaraan dimulainya tahapan Pilkada Ciamis. Perintah tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Ciamis yang berlangsung pada hari Jumat (8/3).
"Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus), dalam sidang paripurna DPRD memerintahkan Komisi 1 melaksanakan kajian terhadap waktu tahapan pilkada. hasil kerja Komisi terseut juga disampaikan dalam rapat paripurna," katanya.
Didi yang juga disebut-sebut bakal ikut mencalonkan diri sebagai bupati/wakil bupati Ciamis, menambahkan hasil Komisi 1 tersebut harus tegas menyebut apakah merekomendasikan atau tidak merekomendasikan tahapan dimulainya tahapan pilkada.
Dengan demikian, dimulainya tahapan pilkada Ciamis tergantung pada hasil paripurna menyangkut hasil kerja komisi tersebut. "Komisi 1 diberi waktu mulai tanggal 8 - 14 Maret 2013. Tanggal 15 dilakukan rapat paripurna," tambahnya

Sumber dari : Pikiran Rakyat

8 Mobil Berisi Puluhan Imigran Gelap Dihadang

Kamis, 8 Maret 2012 21:09 WIB

 

CIAMIS, TRIBUN - 

Delapan mobil pribadi yang mengangkut puluhan imigran asal Timur Tengah dihadang petugas kepolisian di jalan raya Pangandaran-Cimerak, Blok Madasari, Masawah, dan  Legokjawa Cimerak Kamis (8/3) pukul 17.15 sore.

Rombongan imigran gelap tersebut diduga sedang mengincar daerah pantai selatan Ciamis tersebut untuk melanjutkan perjuangan mereka ke Pulau Chrismast Austarlia.

Setelah dihadang kedelapan mobil berpenumpang penuh tersebut Kamis (8/3) malamnya dibawah pengawalan delapan mobil patroli dari polsek di kawasan Ciamis Selatan berikut mobil patroli Sat Airud/Pol Air Pangandaran dievakuasi langsung ke Polres Ciamis. Setiap mobil pengangkut imigran gelap tersebut ditempatkan petugas bersenjata lengkap.

"Pengawalan masih dalam perjalanan menuju Ciamis. Sekarang baru sampai di wilayah Babakan Pangandaran menuju Ciamis. Delapan mobil berpenumpang imigran gelap dikawal enam mobil patroli dengan petugas bersenjata lengkap," ujar Kapolsek Cimerak AKP Musa Tampubolon kepada Tribun Kamis (8/3) pukul 20.00.

Menurut AKP Musa Tampubolon, iring-iringan delapan  mobil yang membawa rombongan imigran gelap tersebut dicurigai warga saat dalam perjalanan dari arah Pangandaran menuju Cimerak. Saat mau belok ke arah pantai Madasari Masawah dan Legokjawa.

"Ada delapan mobil pribadi, yakni berupa mobil APV dan mobil Toyota Kijang, semuanya berpenumpang orang yang diduga berasal dari Timur Tengah. Dari wajah dan roman fisiknya diduga dari Timur Tengah. Jumlah total belum diketahui, karena kami akan membawanya langsung ke Polres Ciamis malam ini juga," kata AKP Musa Tampubolon.

 

sumber dari : Tribun Jabar.

Pemkab Ciamis Sewa Gedung dan Rumah

Jumat, 08/03/2013 - 05:09

CIAMIS,(PRLM).- Pemerintah Kabupaten Ciamis terpaksa menyewa sejumlah gedung dan rumah penduduk untuk dijadikan perkantoran sementara Dearah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran.
Sementara itu direncanakan penyerahan Undang-Undang (UU) Pembentukan Kabupaten Pangandaran berikut penyerahan aset dan personil dilaksankan pada bulan April.
"Setelah inventarisir ternyata hanya ada 11 aset yang layak. Untuk menutup kekurangan fasilitas perkantoran, kami menyewa lima bangunan berupa rumah penduduk serta kantor KUD yang ada di wilayah Pangandaran dan Parigi," tutur Bupati Ciamis Entgkon Komara, Kamis (7/3) di Gedung DPRD Ciamis.
Didampinbgi Sekretaris Daerah (sekda) Herdiat, ia menambahkan lokasi Kantor Bupati Kabupaten Pangandaran tidak mengalami perubahan yakni tetap memergunakan Kantor Kecamatan Parigi saat ini.
Selain itu beberapa perkantoran juga memergunakan sejumlah gedung dan bangunan laiun yang ada di wilayah tersebut. Selain di Kecamatan Parigi, beberapa kantor dipusakan di wilayah Kecamatan Pangandaran.
"Untuk perkantoran tersebar di beberapa lokasi, khususnya di Kecamatan Parigi serta Pangandaran. Kami juga masih melakukan pembenahan, sehingga pada saat dilakukan penyerahan sebisa mungkin seluruhnya dipenuhi," katanya.
Untuk kelancaran organisasi pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Pembakb Ciamis menyerahkan sebanyak 4.545 personil, termasuk didalamnya 475 pejabat struktural mulai dari eselon II sampai dengan eselon V.
Sedangkan kelengkapan perkantoran, terdapat 10 dinas, di antaranya Disdikbudpora, Dinkes, Dinsosnakertrans, Disdukcapil, Dikoperindag, Dinas PU pertambangan dan Energi dan lainnya.
Ditambah lima lembaga tekni seperti inspektorat, Bappeda, BKPMPD, Kesbangpol dan RSUD, serta badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal. Berikutnya Satpol PP serta 10 kecamatan.
"Untuk menyelenggarakan pemerintahan sementara kabupaten induk, Ciamis juga memberikan hibah sebensar Rp 5 miliar dan Rp 2,5 miliar dari Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut setidaknya untuk jangka waktu selama dua tahun," jelasnya.
Untuk pengisian penjabat bupati Kabupaten pangandaran, Engkon menambahkan bahwa hal tersebut sepenuhnya kewenangan Gubernur Jawa Barat.
Sosok yang bakal menduduki pucuk tampuk pemerintahan tersebut, lanjutnya dapat berasal dari pejabat di Provinsi jawa Barat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pejabat yang diusulkan oleh daerah.
"Pada intinya hal itu kewenangan Gubernur Jabar. Kami juga sudah mengajukan satu nama untuk menjadi bakal calon penjabat Bupati Pangandaran. kami hanya sekadar memberikan masukkan dan mengajukan usul, keputusan terakhir atau final berada di tangan Pak Gubernur Jabar," katanya.
Bupati Ciamis Engkon Komara juga mengungkapkan adanya pemisahan 10 kecamatan menjadi DOB Kabupaten Pangandaran, kabupaten induk juga melakukan beberapa perubahan organisasi perangkat daerah.
Misalnya kabupaten induk tidak lagi memiliki wilayah laut, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan, harus diganti. Dinas perikanan rencananya digabung dengan Dinas Peternakan. Demikian pula Dinas Pendidikan digabung dengan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Ciamis mengenai Perubahan ketiga Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2008 tenbtang Organisasi Perangkat Daerah yang berlangsung Kamis (7/3), usualan perubahan tersebut tidak disetujui oleh Fraksi Partai Demokrat dan PDIP.
Dalam pandangan umumnya, kedua fraksi itu menolak penggabungan dengan alasan karena adanya perbedaan kementerian yang menangani hal itu.(A-101/A-89)***

sumber dari : Pikiran Rakyat.

Nelayan Pangandaran Panen Ikan Sebelah

Kamis, 07/03/2013 - 19:04

PANGANDARAN,(PRLM).-Nelayan di wilayah pantai Pangandaran, Parigi, Batu Karas dan sekitarnya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran tengah panen ikan sebelah. Hanya saja untuk mendapatkan ikan jenis tersebut nelayan harus berjuang melawan ombak besar di tengah laut.
Ikan dengan badan berbentuk pipih dengan kedua mata berada di bagian atas itu belakangan banyak ditemukan dikawasan laut yang dasarnya berupa pasir atau lumpur. Selain ikan sebelah, nelayan juga banyak mendapat rajungan sejenis kepiting laut.
"Kondisi ombak di tengah laut masih cukup tinggi, akan tetapi hasilnya juga masih lumayan. Apalagi saat ini juga masih banyak nelayan yang belum kembali melaut, karena masa packelik. Bagi kami dimana ikan berada, terus kami kejar dan tangkap," tuturp salah seorang nelayan Pangandaran Aas (29), Kamis (7/3).
Ia mengatakan saat ini sebagian besar nelayan di Pangandaran dan sekitaranya masih belum melaut. Hal itu disebabkan karena selain masa paceklik ikan, juga sebagian nelayan juga sibuk menghadapi persiapan panen padi. hal itu juga dilihat datri banyaknya perahu yang diparkir di pantai Timur Pangandaran, tidak jauh darti Cagar Alam Pananjung.
"Kalau yang punya sawah, sekarang sedang bersiap untuk panen. Ketika masa paceklik ikan, banyak di antara kami yang memilih tidak melaut," katanya.
Didampingi nelayan lainnya, Nana, dia menambahkan pada saat ombak besar, udang karasng atau lobster juga mulai keluar. Untuk mernangkap lobster, nelayan harus memasang jaring pada siang hari dan diambil keesokan harinya.
"Kalau lobster bersembunyi di karang. Hari ini kami pasang jaring khusus, besok baru diambil. Udang itu kan binatang yang suka keluar atau aktifitasnya malam hari. Hasilnya tangkapan juga cukup lumayan, apalagi harga lobster juga lebih mahal dibanding ikan," ujarnya.
Terpisah Ketua Rukun Nelayan (RN) Bojongsalawe, Kusin mengatakan sejak beberapa hari ini sedang musim ikan sebelah. Musim ikan sebelah tersebut berlangsung saat ombak di tengah laut besar. Untuk mencapai lokasi nelayan sedikitnya harus menempuh perjalnan sekitar satu jam.
"Beberapa bulan sebelumnya kami mengalami masa paceklik ikan, sekarang nelayan sudah mulai aktif. Hanya saja untuk mendapat ikan sebelah, lokasinya di tengah, tidak jauh dari laut lepas sebelas selatan Pulau Nusakambangan," ungkapnya.
Dia mengatakan saat ini harga ikan sebelah mencapai Rp 7.000 - Rp 17.000 per kilogram. Harga tersebut lebih mahal dibandingkan pada saat seminggu sebelumnya.
"Semakin besar ukurannya, harga tambah mahal. Saat ini naik sekitar Rp 2.000 di banding seminggu yang lalu. Untyuk jenis ikan lainnya praktis kosong, hanya ikan sebelah, rajungan dan sedikit lobster," kata Kusin.
Naiknya harga ikan sebalah juga dibenarkan salah seorang juru lelanbg di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Parigi, Ny. Osih.
Dia mengatakan saat ini transaksi lelang didominasi oleh ikan sebelah, sedangkan untuk ikan jenis lainnya sangat sedikit. Selain ikan sebalah, ada juga lelang rajungan, udang dan lobster atau udang karang.
"Ikan bawal, layur maupun tengiri relatif tidak ada. Sekarang lagi musim ikan sebelah, kami juga menyebut dengan ikan lelendra. Harganya naik dibanding seminggu lalu. Misalnya ukuran besar sebelumnya Rp 15.000 sekarang naik menjadi Rp 17.000 - Rp 17.500 per kilogram. Apabila hasil tangkapan semakin berkurang, harga juga bakal kembali naik," tuturnya.(A-101/A-89)***

Sumber dari : Pikiran Rakyat

Nelayan Pangandaran Diminta Waspadai Badai Rusty

Kamis, 28/02/2013 - 19:43

PANGANDARAN,(PRLM).-Nelayan Pangandaran dan sekitar Daerah Otonom Baru (DOB) Pangandaran diminta meningkatkan kewasapadaan, berkenaan dengan munculnya badai Rusty yang diperkirakan bakal berdampak di kawasan laut sebelah selatan Jawa. Sementara itu sejak dua hari ini ikan hasil tangkapan nelayan di kawasan pantai tersebut menurun.
"Memang dampaknya belum tentu sampai di Pangandaran, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga bisa terjadi. Di tengah laut, badai tersebut dapat memicu terjadinya gelombang ti nggi sekitar 4 - 7 meter. Untuk itu kami minta agar nelayan lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama yang mencari ikan jauh dari lepas pantai," tutur Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten CIamis Jeje Wiradinata, Kamis (28/2).
Dia mengungkapkan, badai tropius Rusty berpusat di sebelah utara Australia. Gelombang yang diakibatkan oleh badai tersebut tidak hanya berdampak di Indonesia akan tetapi juga daerah lain Informasi yang diterimanya, siklon tropis tersebut dapat berdampak pada perubahan kondisi cuaca, khususnya kecepatan angin..
"Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan laut, saya juga minta agar nelayan lebih waspada. Saya juga percaya nelayan mampu mendeteksi kondisi alam, sehingga dapat segera mengambil keputusan, apakah tetap melaut, atau tetap melaut akan tetapi mengurangi jarak tempuh," ujarnya.
Jeje mengatakan bahwa sebagain besar neyan di Pangandarann dan sekitarnya, seperti Pantai Batu Karas, Parigi, Bojong Salawe, Madasari dan sekitarnya merupakan nelayan tradisional.
Akibat keterbatasan perahu serta alat tangkap menjadikan nelayan tidak menebar jaring atau memancing di tengah laut yang jaraknya jauh dari pantai.
"Ada yang mencari ikan sampai agak ke tengah. Apalagi pada saat musim ikan besar, mereka tidak hanya menebar jaring, akan tetapi juga banyak nelayan yang memancing ikan hingga lebih jauh dari pantai," jelas Jeje.
Lebih lanjut ia mengatakan tidak bisa memastikan apakah menurunnya ikan hasil tangkapan nelayan yang terjadi sejak dua hari terakhir, terkait dengan badai tersebut atau tidak.
Menurunnya hasil tangkapan tersebut diperkirakan berhubungan erat dengan adanya perubahan cuaca. "Memang beberapa minggu ini hasil tangkapan nelayan berkurang. Akan tetapi dua hari terakhir ini penurunannya cukup drastis. Saya juga tidak tahu apakah hal itu dampak badai RTusty atau bukan," tambahnya.
Terpisah salah seorang nelayan di pantai Timiur Pangandaran Nana (37) mengakui selama dua hari ini ikan hasil tangkpan nelayan sangat sedikit. Kondisi tersebut juga dialami oleh nelayan yang mencari ikan hingga mendekati laut lepas.
"Kami biasa menebar jaring tidak jauh dari darat. Dua hari ini hasilnya memang sangat sedikit. beberapa teman sesama nelayan yang mencari agak ke tengah hasilnya sedikit. ternyata teman kami yang mencari ikan lebih ke tengah, hasiolnya juga sama," ungkapnya.
Dia menambahkan sejumlah nelayan sempat membatalkan niatnya untuk melaut, begitu melihat kondisi cuaca. Apabila cuaca bagus, lanjut Nana, nelayan langsung berangkat melaut, sebaliknya apabila cuaca kurang bagus, lebih baik tidak menebar jaring di tengah.
"Kami fokus menebar jaring di pantai, memang hasilnya juga tidak maksimal. Jika beruntung, masih dapat ikan, tetapi sering hanya mendapat sampah plastik," ujarnya.(A-101/A-89)***

sumber dari : Pikiran Rakyat