Endjang dan Safrudin Lepas Status PNS, untuk Maju di Pilkada Pangandaran

Safrudin HN, S.Pd.,MM & DR. H. Endjang N, Drs.,M.Si

Penjabat Bupati Pangandaran, Drs. Daud Achmad, menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak politik, termasuk mencalonkan diri menjadi calon Bupati Pangandaran. Terkait dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diketahui bakal meramaikan bursa calon Bupati, Daud memintanya agar terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS.

Daud menuturkan, bagi PNS yang ingin turut serta dalam perhelatan politik Pilkada, atau mencalonkan diri jadi Bupati, maka harus menaati aturan, yaitu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PNS.

Seperti diketahui, dua orang PNS yang kini digadang-gadang bakal mencalonkan diri dalam perhelatan Pilkada Pangandaran adalah DR. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si, mantan Penjabat Bupati Pangandaran, dan Safrudin HN, S..Pd.,MM., yang kini menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Pangandaran.

“Sah-sah saja mereka (PNS) mencalonkan diri menjadi Bupati Pangandaran selama prosedur dan persyaratan serta peraturan mengenai pencalonannya ditempuh,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua PGRI Pangandaran, Safrudin HN, S.Pd.,MM, mengakui kesiapannya, maju dalam Pilkada Pangandaran. Untuk menunjukkan keseriusannya, dia juga mengaku siap menanggalkan status PNS-nya.

“Kalau sudah pasti perahu atau partai politik yang bakal mengusung, saya pasti mundur dari PNS,” pungkasnya. 

 

 

PENDAFTARAN CALON BUPATI-WAKIL BUPATI PANGANDARAN

 

Jelang pembukaan pendaftaran calon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran di KPUD yang waktunya sudah semakin dekat dan rencananya akan dibuka pada pertengahan Juli mendatang, membuat sejumlah bakal calon (Balon) bupati kini mulai sibuk bermanuver untuk mendapatkan rekomendasi parpol (partai politik). Rekomendasi parpol itu merupakan syarat mutlak atau sebagai ‘tiket masuk’ untuk ikut berlaga di perhelatan Pilkada.

Hampir di setiap parpol, gesekan politik antar balon bupati sudah mulai terasa dan kian sengit. Seperti di PDIP, H. Jeje Wiradinata tengah berebut rekomendasi dengan Azizah Talita Dewi. Begitu pun di Partai Golkar, H. Adang Hadari kini mulai mendapat hadangan dari dr. Erwin MT dalam perebutan rekomendasi di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Di PAN pun tak kalah menarik. Ibarat gadis cantik, PAN kini menjadi satu-satunya parpol di Pilkada Pangandaran yang paling banyak diminati balon bupati. Selain Ketua DPD PAN Pangadaran, H. Ino Darsono, 4 balon bupati lainnya pun dikabarkan sudah mendaftarkan diri dalam penjaringan calon di internal partai berlambang matahari terbit itu. 4 balon bupati tersebut, yakni Endjang Naffandy, Saprudin Halip, H. Supratman, B.Sc dan Dede Hardiman.

Setelah tidak mendapat rekomendasi dari DPD PDIP Jabar, Azizah Talita Dewi mencoba protes ke DPP PDIP. Azizah menganggap rekomendasi DPD PDIP Jabar yang hanya merekomendasikan nama Jeje Wiradinata sebagai bakal calon bupati tunggal ke DPP PDIP, dianggap menyalahi aturan dan mekanisme dalam penjaringan calon kepala daerah di internal PDIP.

Upaya Azizah itu ternyata berhasil. DPP PDIP akhirnya meminta DPD PDIP Jabar untuk merekomendasikan dua nama. Nama Azizah yang sebelumnya dicoret, kini muncul kembali dan berhak mengikuti penjaringan balon bupati Pangandaran di DPP PDIP. Akhirnya, Jeje dan Azizah mengikuti test uji kelayakan di DPP PDIP Jakarta yang digelar pada akhir bulan April lalu.

Seperti diberitakan HR Online sebelumnya, Ketua Tim Lobi Pemenangan Pasangan Bakal Calon Bupati- Wakil Bupati Pangandaran, Azizah Talita Dewi- dr. Erwin MT, Fauzan M. Rachman, SE, menegaskan, DPD PDIP Jabar yang sebelumnya sudah merekomendasi satu nama Bakal Calon Bupati Pangandaran ke pengurus DPP PDIP, ternyata tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme dalam penjaringan calon kepala daerah di internal PDIP.

Seharusnya, kata Fuzan, DPD PDIP Jabar merekomendasikan 2 nama bakal calon yang nantinya akan dilakukan uji kelayakan oleh pengurus DPP PDIP.

“Setelah rekomendasi DPD PDIP Jabar menyalahi aturan dan mekanisme partai, kemudian nama Azizah muncul kembali dalam bursa penjaringan calon Bupati Pangandaran di internal PDIP,” katanya, saat menggelar konferensi pers usai pendeklarasian pasangan Azizah- dr. Erwin, di posko Azizah Center, di Pangandaran, Minggu (26/04/2015).

Fauzan mengaku dirinya sudah bertemu dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Hasto menyampaikan bahwa DPD PDIP Provinsi harus merekomendasikan lebih dari satu nama bakal calon ke DPP PDIP. “2 nama yang direkomendasikan itu, nantinya akan diseleksi melalui test uji kelayakan oleh DPP PDIP,” imbuhnya.

Setelah mendapat informasi tersebut, terang Fauzan, kemudian Azizah mendapat surat undangan dari DPP PDIP untuk ikut menjadi salah satu peserta tes uji kelayakan yang rencananya akan digelar pada tanggal 27 April – 01 Mei 2015. “Setelah itu, DPP PDIP baru mengeluarkan rekomendasi untuk menentukan siapa yang layak diusung di Pilkada Pangandaran,” ujarnya. (sumber : koran-HR)

Gubernur Lantik Penjabat Baru Bupati Pangandaran

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melantik penjabat (Pj) Bu pa ti Pangandaran Daud Ahmad kemarin. Gubernur menga ma nat kan penjabat baru bisa menyukseskan Pilkada serentak Desember 2015.

Gubernur berpesan agar penjabat baru segera bekerja me ngingat Kabupaten Pangandaran akan menghadapi Pil kada serentak yang bakal digelar pada Desember 2015. Selain itu, Heryawan juga meminta agar pelayanan publik juga bisa terus ditingkatkan. “Mengelola pemerintahan ada lah tugas utama. Ketika lepas dari Ciamis maka Pangandaran tidak boleh kendor pelayanan publik nya tapi harus me ning kat,” ucap Aher seusai pelantikan di Aula Gedung Sate Bandung, kema rin.

Menurutnya, peningkatan layanan publik merupakan hal yang sangat penting, karena salah satu tujuan pemekaran adalah mendekatkan layanan publik. “Kalau kemudian sudah disapih dari induknya, layanan pub liknya mundur, maka salah, tu juan pemekarannya tidak terjadi dengan baik,” sambungnya. Aher pun menekankan, tugas pemerintah secara umum yaitu pengem ba ngan infrastruk tur, kesehatan, pendidikan, dan yang spesifik adalah menyukseskan penyelenggaran pilkada serentak. Mengenai Pilkada langsung, Aher meminta agar penjabat segera berkoordinasi dengan kabu paten induk untuk pe laksanaan pilkada, serta KPU. Mengenai pembiayaan pilkada, pil kada serentak itu bakal dibiayai oleh kabupaten induk dan juga provinsi. Penjabat Bupati Pangandaran Daud Ahmad me nga takan untuk pelaksanaan pilkada di pangandaran, pihaknya siap untuk menyosialisasikan. Mengenai hal itu, pihaknya telah ber bicara dengan Sekeretaris KPU Provinsi Jabar terkait dengan KPU di pangandaran yang be lum terbentuk. “Undang-Undang pilkada ada, peraturan KPU ada, dan yang menjalankan proses adalah KPU, di situ kepala daerah hanya memfasilitasi tapi lingkup terbatas,” tuturnya. 

  sumber : koran Sindo....

APBD KABUPATEN PANGANDARAN MULAI DISUSUN SENDIRI TAHUN INI

Pertama Kalinya Pemkab dan DPRD Pangandaran Susun APBD Bersama

Paska lepas dari Kabupaten Ciamis, pertamakalinya Kabupaten Pangandaran menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDyang pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Sementara itu bantuan keuangan desa yang sebelumnya hanya Rp 34 miliar, melonjak dratis menjadi Rp 102 miliar atau naik 300 persen.

"Ini untuk pertamakalinya Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyusun APBD bersama dengan DPRD. Selain itu anggaran sebelumnya, hanya dalam bentuk peraturan bupati, akan tetapi saat ini sudah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015," tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran , Mahmud, Selasa (10/3/2015).

Dia mengungkapkan, secara global APBD Pangandaran 2015, mengalami lonjakan sangat tinggi. Tahun 2014 APBD Pangandaran hanya sebesar Rp 681 miliar, akan tetapi Tahun 2015 meningkat hingga menjadi Rp 1.014 triliun.

"Peningkatan tersebut, tentunya harus mampu mendongkrak pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi struktur APBD juga lebih banyak untuk porsi belanja publik," ujarnya.

Mahmud menambahkan dengan peningkatan APBD, banyak hal yang bisa dikerjakan. Salah satunya adalah anggaran untuk pembanguan infrastruktur. Hal tersebut untuk melengkapi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kerja.

Berkenaan dengan bantuan keuangan desa yang mengalami lonjakan signifikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud menyatakan bahwa hal tersebut harus didukung sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkannya, adalah dengan melakukan bimbingan teknis keuangan.

"Jangan sampai muncul persoalan baru setelah bantuan keuangan desa dimanfaatkan, harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Saat ini bantuan keuangan desa, berkisar antara Rp 400 juta - Rp 700 juta," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Pangandaran Hendar Suhendar, menyatakan pembahasan bersama antara lehgislatif dengan eksekutif menyusun APBD, merupakan catatan penting dalam perkembangan Kabupaten Pangandaran.

"Ini merupakan momentum penting bagi Pangandaran, karena baru pertama kali menyusun APBD bersama antara pemerintah dengan DPRD, hasilnya dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015," katanya.

Dia menyatakan bahwa struktur APBD Pangandaran lebih banyak untuk belanjaa publik, dibandingkan untuk belanja pegawai. Hal itu menunjukkan anggaran berpihak kepada masyarakat.

"APBD 2015 mencerminkan prorakyat, karena anggaran belanja publik lebih besar. Belanja tidak langsung sebesar Rp 627 miliar, sedangkan belanja langsung Rp 517 miliar," ungkap Hendar. 

 Sumber PR